PORTAL

Blue Economy dan Keadilan Sosial: Dinamika Relasi Ekonomi antara Buruh Nelayan, Pemilik Kapal, dan Pemerintah di Muara Barito

Penelitian ini menelaah dinamika ekonomi-politik blue economy di Muara Barito–Aluh-Aluh,
Kalimantan Selatan, dengan fokus pada bagaimana prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan
dijalankan dalam praktik perikanan skala kecil. Data diperoleh melalui wawancara mendalam
dengan 12 buruh nelayan, 5 pemilik kapal dan modal, serta pejabat pemerintah kecamatan dan
dinas perikanan kabupaten. Hasil menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dianggap “adil”
berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menormalisasi ketimpangan. Kontrak kerja
bersifat informal, menciptakan loyalitas tanpa perlindungan, sementara mekanisme harga
dikendalikan oleh pemilik modal dan pengepul. Program pemerintah seperti asuransi nelayan dan
subsidi bersifat administratif, tidak menyentuh akar relasi patron–klien. Upaya reformasi
kelembagaan melalui koperasi dan co-management muncul sebagai aspirasi kolektif, namun
terkendala oleh literasi manajerial rendah dan dominasi elite lokal. Secara teoretis, studi ini
menunjukkan bahwa blue economy di tingkat lokal beroperasi bukan sebagai harmoni antara ekologi
dan ekonomi, melainkan kompromi yang dimenangkan pasar. Secara praktis, restrukturisasi
kelembagaan partisipatif diperlukan untuk menegakkan keadilan distributif, memperkuat posisi tawar
buruh, dan mewujudkan keberlanjutan sosial-ekologis.